BELUM BERAKHIRNYA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA: RESPON BELANDA

Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno. Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia semata-mata bukan hadiah dari bangsa Jepang yang telah menjajah selama 3,5 tahun, namun hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

            Namun, ternyata Sekutu masih ingin kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia di mata Sekutu terlihat begitu menggiurkan. Sumber daya alam dan manusianya yang berlimpah merupakan salah satu alasan Sekutu ingin kembali ke tanah Indonesia.

            Salah satunya ialah Belanda. Kekalahan Jepang di perang dunia II sempat membuat Indonesia mengalami vacuum of power. Kemudian, setelah kemerdekaan Sekutu kembali dating dengan diboncengi tentara NICA dan AFNEI.

A.    Kembalinya Belanda ke Indonesia

Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.

Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak dalam kekosongan pemerintahan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda.

Sekutu kemudian masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command).

Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1.            Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

2.            Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA). Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. 

Tugas tentara AFNEI sebagai berikut: 

§  Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.

§  Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.

§  Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.

§  Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.

§  Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu sebagai berikut: 

§  Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.

§  Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.

§  Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa, untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. 

Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.

B.    Perjuangan dengan Kekuatan Senjata

1.    Pertempuran Medan Area

Pertempuran yang terjadi di Medan ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh pasukan Belanda yang diboncengi oleh Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan para tawanan.

Atas dasar pembebasan para tawanan, Gubernur Teuku Hasan membiarkan mereka menginap di hotel. Akan tetapi, pasukan Sekutu yang tinggal di dalam hotel tersebut bersikap congkak. Salah seoarang dari mereka merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Karena kejadian ini, seluruh pemuda marah dan mengepung hotel. Akibat insiden tersebut, puluhan orang terluka. Insiden penyerangan tersebut ternyata menjalar hingga ke beberapa tempat di seluruh Medan. Pada tanggal 10 Oktober 1945, Achmad Tahir, seorang bekas perwira tentara Sukarela memelopori terbentuknya TKR Sumatra Timur. Pada tanggal yang sama terbentuk pula badan-badan perjuangan dan laskar-laskar partai.

Pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mengeluarkan ultimatum kepada seluruh pemuda untuk menyerahkan senjatanya. Selain itu, para pasukan Sekutu dan NICA juga mulai melakukan aksi-aksi terror. Pada tanggal 1 Desember 1945, mereka memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Akibat, tidak diindahkannya ultimatum tersebut,Pasukan Sekutu menggempur Medan secara besar-besaran pada tanggal 10 Desember 1945. Mereka mengerahkan seluruh pesawat-pesawat tempur untuk menguasai Medan.

2.    Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR melawan pasukan Sekutu. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara Sekutu dan NICA membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden ini berakhir pada tanggal 2 November 1945 setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang.

Sementara itu, secara diam-diam pasukan Sekutu meninggalkan Magelang dan mundur ke kota Ambarawa yaitu pada tanggal 21 November 1945. Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran. Pada saat pengunduran itu, pasukan Sekutu mencoba menunduki dua desa di sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran untuk membebaskan dua desa tersebut, pada tanggal 26 November 1945 gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman maka Kolonel Soedirman, Panglima Divisi Banyumas mengambil alih pimpinan pasukan.

3.    Pertempuran Surabaya

Pertempuran ini dilatarbelakangi oleh terbunuhnya Jenderal Mallaby pada konflik yang tejadi antara pejuang dan Pasukan Sekutu. Pihak Inggris pun meminta pertanggungjawaban kepada rakyat Surabaya dan mengeluarkan ultimatum yang isinya meminta seluruh rakyat Surabaya dan para pemimpin-pemimpinnya untuk menyerahkan diri. Jika ultimatum tersebut tidak diindahkan, Inggris akan menggempur Surabaya dengan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara. Bukannya menyerah, rakyat Surabaya merasa terhina akan ultimatum tersebut. Oleh karena itu, rakyat Surabaya menolak dan secara resmi Gubernur Suryo mengeluarkan pernyataan menolak ultimatum. Akibat penolakan tersebut, meletuslah pertempuran pada tanggal 10 Nopember 1945.

Surabaya digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris. Kontak senjata pertama kali terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak hingga pukul 18.00. Pasukan Sekutu yang dipimpinan oleh Jenderal Mansergh mengerahkan satu Divisi infantri sebanyak 10.000 – 15.000 pasukan dan dibantu oleh kapal perang penjelajah “Sussex” serta pesawat tempur “Mosquito” dan “Thunderbolt. Di tengah-tengah pertempuran ini, seorang pemuda yang bernama Bung Tomo membakar semangat seluruh pejuang arek-arek Suroboyo dengan berpidato melalui siaran radio. Dengan lantang Bung Tomo mengucapkan merdeka atau mati. Dalam pertempuran ini, seluruh unsur kekuatan rakyat, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, maupun PTKR bahu membahu menyerang pasukan Sekutu.

Pertempuran Surabaya berlangsung hingga akhir November 1945. Meskipun banyak korban jiwa yang berjatuhan, rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kotanya dari gempuran Pasukan Inggris. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan Nasional dan Surabaya disebut dengan kota pahlawan atas penghargaan jasa para pahlawan di Surabaya dalam mempertahankan tanah air Indonesia.

4.    Peristiwa Merah Putih di Manado

Dalam Peristiwa Merah Putih di Manado, para pemuda yang tergabung dalam pasukan KNIL kompi VII di bawah pimpinan Ch. Ch. Taulu bersama dengan rakyat melakukan perebutan kekuasaan di Manado, Tomohon, dan Minahasa pada tanggal 14 Februari 1946. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditawan. Pada tanggal 16 Februari 1946, dike-luarkan selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di selumh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Wuisan. Bendera Merah Putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama satu bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Di pihak lain, Dr. Sam Ratulangi diangkat sebagai Gubemur Sulawesi dan mempunyai tugas untuk memperjuangkan keamanan dan kedaulatan rakyat Sulawesi. Ia memerintahkan pembentukan Badan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Dr. Sam Ratulangi membuat petisi yang ditandatangani oleh 540 pemuka masyarakat Sulawesi. Dalam petisi itu dinyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Dengan adanya petisi tersebut, pada tahun 1946 Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui (Irian Barat). Peristiwa ini hingga saat ini dikenang dalam sejarang bangsa Indonesia peristiwa merah putih di Manado.

5.    Peristiwa Bandung Lautan Api

Pertempuran yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945 merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pertempuran ini disebabkan karena pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Pada saat itu para pemuda dan pejuang sedang gencar-gencarnya melucuti senjata perang dari tangan Jepang. Namun, Sekutu meminta senjata dari hasil pelucutan tersebut untuk diserahkan kepada mereka. Bahkan sekutu mengeluarkan Ultimataum kepada pejuang Indonesia bahwa pada tanggal 21 November 1945. Mereka meminta agar Pihak Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat hingga tanggal 29 November 1945 dengan dalih keamanan.

Namun, para pejuang tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Sejak saat itu, sering terjadi insiden anatar pasukan Sekutu dan Indonesia. Karena konflik yang terus berlangsung ini, beberapa tokoh melakukan perundingan dan sepakat untuk mengosongkan kota Bandung demi keamanan.

Pada tanggal 23 Maret 1946, Pemerintah Republik Indonesia memberikan intruksi kepada TRI untuk meninggalkan kota Bandung. Dengan berat hati, seluruh pejuang dan masyarakat meninggalkan Bandung Utara. Namun, Sebelum pergi meninggalkan kota Bandung, mereka terlebih dahulu menyerang pasukan Sekutu sambil membumihanguskan kota Bandung bagian Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api.

6.    Pertempuran Margarana

Pertempuran Margarana dipicu pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, ketika itu lebih kurang 2.000 orang tentara Belanda mendarat di Pulau Bali. Mereka diikuti oleh tokoh-tokoh Bali yang pro terhadap Belanda. Ketika Belanda mendarat di Pulau Bali, pimpinan Laskar Bali Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, sedang menghadap ke Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Kedatangannya ke Yogyakarta bertujuan membicarakan masalah pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara-cara untuk menghadapi Belanda. Ketika kembali dari Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai menemukan pasukannya dalam keadaan porak-poranda akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda. I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk mengumpulkan kembali pasukannya yang telah porak-poranda. Sementara itu, Belanda terus membujuk Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Namun ajakan itu ditolaknya, penolakan itu terlihat dari isi surat balasannya kepada Belanda. Di antaranya Ngurah Rai menyatakan bahwa: "Bali bukan tempat untuk perundingan dan perundingan merupakan hak dari pemimpin kami di pusat".

Di samping itu, Ngurah Rai, juga menyatakan bahwa: "Pulau Bali bergolak karena kedata pasukan Belanda. Dengan demikian, apabila ingin Pulau Bali dan damai, Belanda harus angkat kaki dari Pulau Bali". Ketika Ngurah Rai berhasil menghimpun dan mempersatukan ker pasukannya, pada tanggal l 8 November 1946 diIakukan serangan terhadap markas Belanda yang ada di kota Tabanan. Markas Belanda digempur habis-habisan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ngurah Rai meraih kemenangan yang gemilang dan satu Detasemen Polisi Belanda lengkap dengan senjatanya menyerah. Setelah itu pasukan mundur ke arau utara kota Tabanan dan memusatkan perjuangan di desa Margarana..                                                   

Akibat kekalahan tersebut pihak Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya termasuk pesawat tempur untuk menyerang daerah Margarana pada tanggal 20 November 1946. Terjadilah pertempuran yang dahsyat, dalam pertempuran tersebut Ngurah Rai menyerukan perang puputan (perang habis-habisan). Namun sayang pada peristiwa tersebut I Gusti Ngurah Rai dan pasukan gugur di medan perang. Pertempuan itu sekarang lebih dikenal dengan perang puputan yang diperingati tanggal 20 November setiap tahunnya diperingati sebagai hari Pahlawan Margarana oleh rakyat Bali.

C.   Perjuangan dengan Diplomasi

1.    Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati di laksanakan mulai sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perundingan tersebut terjadi anatara pihak Pemerintah RI (Delegasi RI diwakili oleh perdana menteri Syarir, dengan anggota-anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Soesanto Tirtoprodjo.) dengan pemerintah Belanda ( Delegesi Belanda dipimpin oleh Prof. Van Poll, F. de Bear dan H.J. Van Mook.) serta pihak sebagai penengah adalah Lord Killearn, komisaris istimewa Inggris untuk Asia Tenggara.

Hasil Perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka) Jakarta, yang isinya adalah sebagai berikut :

11)   Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

2)   Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

3)   Republik Indonesia Serikat dengan Belanda akan membentuk Uni

4)    Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Meskipun isi perundingan Linggarjati masih terdapat perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, akan tetapi kedudukan Indonesia di mata Internasional kuat karena Inggris dan Amerika memberikan pengakuan de facto.

2.    Perundingan Renville

Sejarah Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dipilih oleh Indonesia dan Belanda karena dianggap sebagai tempat yang netral. Delegasi yang dikirim Indonesia untuk perjanjian ini adalah, Mr. Amir Sjarifuddin, Ai Sastroamidjojo, dr Tjoa Siek len, Sutan Sjahrir, H.A. Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan yaitu Ir. Djuanda dan Setiadjit yang disertakan dengan 32 penasihat. 

Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmojo, Mr. H.A.L. van Vredenburgh, Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen, dan A. Th. Baud.

Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :

1.    Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.

2.    Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.

3.    Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS

4.    Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.

5.    Pasukan republic Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.

Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

·         Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.

·         Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.

·         Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republik Indonesia.

Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:

·         Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.

·         Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.

·         Perekonomian Indonesia diblokade secara ketata oleh Belanda

·         Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.

·         Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan republik Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

3.    Perundingan Roem-Royen

Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem. 

Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia.

Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. 

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

D.   Agresi Militer Belanda

1.    Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda yang pertama ini direncanakan oleh Van Mook, dia merencanakan negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak Belanda melanggar perundingan linggarjati yang telah disepakati sebelumnya, bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatra.

Pasukan TNI yang tidak pernah menyangka akan terjadinya agresi militer Belanda itu, tidak siap untuk menghadang serangan yang datangnya secara tiba-tiba. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI tercerai-berai. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk menjalin koordinasi antar satuan dan membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI melancarkan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.

Agresi Militer Belanda I ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tersebut, maka dibentuk suatu Komisi Konsuler yang anggotanya adalah konsul jenderal yang berada di Indonesia.

Pasca Agresi Militer Belanda yang pertama ini Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan anggotanya Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Komisi Konsuler itu diperkuat dengan perwira militer Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli 1947 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Namun demikian, pemerintah dari pihak Belanda menolak dengan keras garis demarkasi yang dituntut oleh pemerintah Indonesia.

Meskipun Agresi Militer Belanda 1 telah berakhir, genjatan senjata telah dimusyawarahkan, namun di lapangan masih sering terjadi tembak-menembak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap pasukan yang berada di lapangan. 

2.    Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. 

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. 

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai".

Pukul 2.00 pagi 1e para-compgnie (pasukan para I) KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. 

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional". 

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7.

Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban. 

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang –termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. 

Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00. Ibu kota Yogyakarta jatuh dengan mudah. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan beberapa menteri ditawan dan diasingkan Belanda. Sebelum tertangkap, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan kawat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera.

Kawat tersebut berisi perintah untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat apabila Presiden dan Wakil Presiden tertawan musuh. Panglima Besar Jenderal Soedirman mengeluarkan Perintah Kilat yang segera disebarkan kepada seluruh personel TNI untuk melakukan gerilya. Karena adanya Perintah Kilat ini, maka setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika TNI AD. 

Pada masa agresi militer Belanda I dan II, telah muncul perjuangan di kalangan pemuda dan bentuk mobilasi tenaga pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan perjuangan seperti Mobpel (mobilasi pelajar), TRIP (tentara Republik Indonesia Pelajar), TP (Tentara Pelajar), dan TGP (tentara Genie Pelajar) yang kemudian seluruhnya tergabung dalam Brigade 17.